Perda Mihol Ditolak, Dewan Bertindak

SURABAYA, Pro Rakyat – Penolakan perda Mihol oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang disertai dengan revisi, tersurat dalam dokumen bernomor 188/12165/013/2016 itu disebutkan, perda larangan peredaran mihol bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yakni Undang-Undang Nomor 74 tahun 2014 tentang perdagangan. Dan akibat dari penolakan itu, DPRD Surabaya bakal melakukan upaya banding. Achmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan,…

Ini Reaksi Fraksi DPRD Terkait RPJMD Kota Surabaya 2016-2021

SURABAYA, Pro Rakyat – Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021, Rabu (3/8/2016) lalu, dibacakan satu persatu fraksi secara berurutan. Mendapat urutan pertama, Fraksi PDI Perjuangan dibacakan bendahara fraksi, Riswanto. Namun ia tidak membacakan pandangan umum fraksi dengan dalih sesuai tata tertib DPRD Surabaya, fraksi diperbolehkan…

KORAK: Sengketa Lahan Upajiwa Menyakiti Hati Rakyat Surabaya

SURABAYA, Pro Rakyat – Perubahan fungsi Jalan Upajiwa menjadi superblock beserta pembangunan basement lahan parkir dibawahnya, sedang diatasnya terdapat Jembatan Penyeberangan Orang  (JPO) masih menyisakan tanda tanya sampai saat ini. Hingga menjadi polemik yang tak berkesudahan di Gedung Dewan Yos Sudarso Surabaya. Beberapa anggota Komisi C DPRD Surabaya mendorong terbentuknya pansus hak angket terkait pelanggaran hukum yang dilakukan Marvell City….

Soal Mihol, Pemprov Jatim Dinilai Setengah Hati

SURABAYA, Pro Rakyat – DPRD Kota Surabaya menganggap Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih setengah hati terkait Raperda Pelarangan Minuman beralkohol (mihol) yang diajukan Pemkot Surabaya. Meski setuju dengan perda tersebut, tetapi masih ada catatan agar perda tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. Sementara, anggotan dewan menunggu keputusan menolak atau menerima. Anggota Komisi B, Achmad Zakaria, menyampaikan, jika mihol diperbolehkan dengan ijin…

Sidang Paripurna Raperda Terkait RPJMD Kota Surabaya

SURABAYA, Pro Rakyat – Ada hal menarik dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Raperda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2015-2021, Rabu (3/8/2016) kemarin. Dari delapan fraksi yang ada di DPRD Surabaya, hanya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak membacakan pandangan fraksi terkait Raperda RPJMD tersebut. Fraksi yang mendapat urutan…

Bonek Nglurug Kantor DPRD Surabaya

Tuntut Wakil Rakyat Akui Persebaya 1927 SURABAYA, Pro Rakyat – Arek Bonek nglurug kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu (3/8/2016) terkait pengakuan Persebaya 1927 di Kompetisi Nasional. Di gedung dewan, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir Armuji. Saat itu, para wakil sedang menggelar Sidang Paripurna Raperda tentang RPJMD Kota Surabaya. Para supporter tim yang bermarkas di Karang Gayam…

Bocor??… Pajak Online Solusinya

SURABAYA, Pro Rakyat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sudah membentuk Pansus Perda Pajak Online. Keputusan ini disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Surabaya yang dihadiri Wali Kota Tri Rismaharini, Senin (1/8/2016). Sebab perda ini menjadi payung hukum Pemkot Surabaya yang siap menerapkan pembayaran pajak dalam jaringan (daring) atau online mulai 2017. Seperti yang terungkap dalam sidang paripurna delapan…

Pemkot Surabaya Terkesan Enggan Selesaikan Sengketa Upajiwa

SURABAYA, Pro Rakyat – Masalah sengketa kepemilikan lahan Upajiwa antara Marvel City dengan Pemerintah Kota Surabaya menggantung. Padahal sebenarnya pemanfaatan tanah itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tetapi Pemkot Surabaya terkesan enggan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos, ketika ada pelanggaran penyalahgunaan ijin operasional yang telah diberikan…

Polemik Raperda RPJMD Kota Surabaya di Dewan

Darmawan: Ini akal-akalan Pemkot SURABAYA, Pro Rakyat – Penjelasan Walikota Surabaya terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2016-2021, yang disampaikan kepada DPRD Kota Surabaya dalam Sidang Paripurna, Senin (1/8/2016) menjadi polemik. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Darmawan SH, pembahasan RPJMD di dewan nantinya akan kurang efektif karena terbentur waktu. Ini merupakan kekeliruan…