Raperda Utilitas Tekan Maraknya Pelanggaran Jaringan

SURABAYA, Pro Rakyat – Pemerintah Kota Surabaya menyoroti keberadaan proyek utilitas, dikarenakan masih marak pelanggaran pemasangan jaringan utilitas yang terjadi di kawasan pinggiran Surabaya, lantaran minimnya pengawasan dari Pemkot Surabaya. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan belum terbitnya peraturan daerah terkait pengaturan jaringan utilitas. Hal tersebut tertuang dalam rapat paripurna penjelasan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tentang Raperda Penyelenggaraan Utilitas, yang…

Anggota DPRD Surabaya Cermati Pidato Presiden Jokowi Lewat Televisi

SURABAYA, Pro Rakyat – Dua buah layar berukuran besar terpampang di sudut kanan dan kiri di dalam Gedung DPRD Surabaya, sehingga pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dari Jakarta bisa terdengar di ruang rapat utama lantai 3 gedung DPRD Surabaya. Sebab hari ini, Selasa (16/8/2016), DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna Istimewa, untuk mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka…

BF Sutadi: Mendikbud Effendy Jangan Bikin Gaduhlah…

SURABAYA, Pro Rakyat – Pernyataan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengundang reaksi sejumlah kalangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tak terkecuali anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr BF Sutadi SH MSi. Bagaimana tidak, saat Mendikbud Muhadjir melempar wacana Full Day School, muncul pro dan kontra. Terakhir, Mendikbud Effendy memberikan pernyataan terkait sikap guru yang menghukum anak didiknya….

Minim PJU, Surabaya Rawan Begal

DPRD : DKP kurang maksimal dan tak miliki rencana bagus SURABAYA, Pro Rakyat – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah permasalahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), kini terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi kritikan DPRD Surabaya. Pasalnya, masih banyak jalan dan fasilitas umum (Fasum) di Kota Pahlawan ini minim penerangan. Anggota Komisi C DPRD Surabaya,…

Tarif Parkir Mencekik, Dishub Surabaya Cuek

Jukir nakal menarik ongkos tak sesuai Perwali SURABAYA, Pro Rakyat – Penerapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan yang tertera di karcis. Ini adalah fenomena di lapangan yang terkesan tiada ujungnya. Justru, banyak juru parkir (jukir) yang mengabaikan Perwali No 35 Tahun 2015 tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Seperti yang diungkapkan Maria,…

Kondisi Darurat untuk Makam di Surabaya

SURABAYA, Pro Rakyat – Persoalan minimnya lahan makam di Kota Surabaya hingga kondisi overload di beberapa tempat pemakaman umum (TPU), membuat gerah anggota DPRD Surabaya. Fakta di lapangan terlihat jelas, satu lubang makam di TPU Ngagel dipakai beberapa kali oleh keluarga maupun kerabat ahli waris. Hal ini membuat TPU penuh sesak. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya menyampaikan permasalahan tersebut…

Sistim IT Pajak Online Semrawut

Rio : Pemkot dan Dewan Wajib Berbenah SURABAYA, Pro Rakyat – Terkait uji coba sistem pembayaran pajak online di beberapa mall dan hotel di Surabaya, Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pajak online DPRD Surabaya sibuk melakoninya. Kenyataannya, tidak semua IT yang di miliki sama dan menjadikan sistem online ini tidak dapak berjalan maksimal. Sistem ini muncul karena banyaknya…

Kwarcab Pramuka Surabaya Minta Do’a Restu Dewan dan Wawali

SURABAYA, Pro Rakyat – Sebanyak 32 Pramuka Penggalang dari berbagai Gugus Depan mendatangi Gedung DPRD Kota Surabaya. Mereka mewakili Kwartir Cabang Surabaya (Kwarcab) dalam ajang Jambore Nasional (Jamnas) X tahun 2016 di Cibubur, Jakarta Timur. Kedatangan mereka disambut oleh Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Hj. Siti Mariyam. Dalam lawatannya, kontingen Kwarcab Surabaya tersebut hendak pamit dan memohon do’a restu atas…

Perda Mihol Dibahas Dewan Lagi?

Edi Rachmat : Saya Bilang Percuma SURABAYA, Pro Rakyat – Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, R Edi Rachmat SE MM, mengatakan meski judulnya disetujui pelarangan tetapi ada pengecualian, sesuai yang tersurat dalam dokumen bernomor 188/12165/013/2016 penolakan perda mihol oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur itu disebutkan, perda larangan peredaran mihol berlawanan dengan peraturan di atasnya. Yakni Peraturan Presiden Nomor 74…