“Siap Beri Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”

Foto bersama di proyek pembanguan kantor LBH KORAK Sidoarjo Jl.Mojopahit Kab.Sidaorjo

Foto bersama di proyek pembanguan kantor LBH KORAK Sidoarjo Jl.Mojopahit Kab.Sidaorjo

Sidoarjo, Pro Rakyat

Selama ini ada kesan bahwa hanya kaum berduit saja yang bisa mendapat pendampingan hukum. Masyarakat miskin banyak yang tidak paham bahwa mereka juga berhak mendapat pendampingan saat berhadapan dengan hukum. Namun, bedanya kalau orang mampu bisa menyewa jasa pengacara dengan uang sendiri, sedangkan masyarakat miskin bisa mengajukan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi disingkat LBH KORAK kabupaten Sidoarjo yang telah terbentuk.

Bagi masyarakat miskin pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat menyampaikan persoalan hukumnya ke Sekretariat LBH KORAK Kab. Sidaorjo di Jl. Perumtas III Blok D-II No.17 RT/RW.040/006 Desa Grabagan Kec.Tulangan Kab.Sidoarjo atau menghubungi 0812 3489 2588.

Ketua LBH KORAK kabupaten Sidoarjo, Irfai,SH berjanji akan menjalankan tugas dengan baik untuk memberi pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum. LBH KORAK kabupaten Sidoarjo sendiri telah membentuk struktur organisasi yang memiliki sejumlah bidang, seperti pidana, perdata, PTUN, litbang, dan humas.

“Anggota kami ada enam orang, semua siap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam memberi pendampingan hukum,” ungkapnya.

IMG-20180210-WA0071Oleh karena itu, pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan praktisi hukum, Pengadilan Negeri/Agama, Kejaksaan, Kepolisian dan juga dari kalangan akademisi maupun pihak lainnya. Pria kelahiran Malang ini berharap kehadiran LBH KORAK kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat dengan baik bagi masyarakat.

“Semoga kehadiran kami bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Irfai yang juga dipercaya sebagai Ketua Seknas Advokat Indonesia Kabupaten Sidoarjo ini.

Sementara, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat LBH KORAK, Parlindungan Sitorus ,SH menekankan, dalam melaksanakan tugas pendampingan, seluruh advokat dan paralegal di LBH KORAK dilarang keras menerima uang atau tip dari masyarakat miskin.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu,” kata Parlindungan Sitorus,SH.

Parlin, menegaskan jika Advokat atau Paralegal dari LBH KORAK yang bertugas memberikan bantuan hukum ke masyarakat tidak mampu meminta uang, maka segera laporkan dengan dilengkapi barang bukti berupa rekaman dan sejenisnya.

“Jika ada bukti, akan kita proses sesuai aturan yang ada. Ini merupakan komitmen kita untuk memberikan bantuan hukum yang gratis bagi warga tak mampu,”tegasnya, Senin (12/2) .

Dijelaskannya, LBH KORAK Kabupaten Sidoarjo  akan melayani setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu untuk mendapatkan informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. “Kami bekerja sesuai aturan yang berlaku, sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa kita bahas bersama,”terangnya.

Adapun susunan Pengurus LBH KORAK Kab.Sidoarjo masa bakti 2017-2019 yakni, KETUA : IRFAI, S, merangkap sebagai ADVOKAT/PENGACARA, WAKIL KETUA : HARI DEKSINO merangkap sebagai PARALEGAL, SEKRETARIS : SISWANTO merangkap sebagai PARALEGAL, BENDAHARA : ADNAN ABIDIN merangkap sebagai PARALEGAL, KEPALA BIDANG PENYULUHAN & KONSULTASI HUKUM : KHOIRUL ANAM merangkap sebagai PARALEGAL, KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT :  EKO IMAM SETIONO merangkap sebagai PARALEGAL, ADMINISTRASI :  ANDRY ARGA PURBAYA merangkap sebagai PARALEGAL. (robet)