IMG-20180207-WA0051

Suasana persidangan saat mendengarkan keterangan Dr Bambang Suheriyadi,SH,MH, Ahli Pidana Fakultas Hukum Unair Surabaya

Surabaya,Pro Rakyat

Sidang praperadilan yang diajukan Gunawan Angkawidjaya tersangka pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atas RUPS Empire Palace, kembali digelar di ruang garuda Pengadilan Negeri Surabaya.
Dalam sidang hari ini dengan agenda mendengarkan 2 keterangan Saksi. Saksi ahli dari dosen pidana Universitas Airlangga Dr Bambang Suheriadi SH MH, dan saksi fakta Iswoyo Kani kepala security gedung Empire Palace, Selasa (6/2/2018)

Dalam persidangan yang digelar secara terbuka, Saksi ahli Bambang Suheriyadi mengatakan, sidang praperadilan Gunawan Angkawidjaya ini tidak mengurangi statusnya sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 dan Prejudicieel Geschil, yang menyatakan bahwa hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956.

“Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, dinyatakan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata,” kata Saksi Ahli Bambang.

Dengan demikian, hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana. “Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka dalam hal sedang ada proses perkara perdata, hal tersebut tidak mengurangi kewenangan Penyidik Polri untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya,” tandas Bambang.

Pada sidang kali ini, Iswoyo Kani kepala security gedung Empire Palace, menjelaskan bahwa pada tanggal 1 September 2016, ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun anehnya, Ibu Trisulowati yang selama ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Blauran Cahaya Mulia (BCM), tidak diperbolehkan masuk oleh Pak Dimyati, sehingga dia (Chin-Chin) mengatakan saya keberatan, rapat ini tidak sah, ilegal, ” tandas Iswoyo.

Setelah penolakan itu, Ibu Chin-Chin menitipkan tiga amplop untuk diberikan dalam RUPS, namun, tidak ada yang mau menerima amplop tersebut, hingga akhirnya ketiga amplop itu hanya di titipkan ke bagian custumor service saja.”Ada yang jawab agar surat itu diterima saja dan diserahkan ke Pak Edward, pengacaranya pak Gunawan,” lanjutnya.

Dalam persidangan Iswoyo juga menjelaskan di persidangan dengan adanya  polisi juga ikut  mengamankan gedung Empire Palace terkait adanya RUPS tersebut, ada sekitar 15 sampai 20 anggota,” pungkas Iswoyo. (Nur)