Panitera PN Surabaya Terima Uang Rp.200 Juta

Terdakwa penipuan dan penggelapan uang Rp.500.000 Salim Himawan Saputra (tidak ditahan) mengenakan kemeja putih saat mengikuti persidangan di PN Surabaya

Terdakwa penipuan dan penggelapan uang Rp.500 juta Salim Himawan Saputra (tidak ditahan) mengenakan kemeja putih saat mengikuti persidangan di PN Surabaya

Surabaya, Pro Rakyat

Organisasi Masyarakat Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (ORMAS KORAK) akhirnya buka suara terkait penetapan tahanan kota yang diberikan Hakim Dedi Fardiman kepada terdakwa Penipuan dan Penggelapan Salim Himawan Saputra (38) warga Jl Citandui no 4 Surabaya patut dipertanyakan.

Ketua Umum ORMAS KORAK, Parlindungan Sitorus, SH mengaku telah mencium aroma dugaan gratifikasi berupa pundi-pundi rupiah yang mengalir ke ‘pejabat’ di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Parlin berpesan kepada awak media yang meliput di Pengadilan Negeri Surabaya agar memantau jalannya persidangan perkara Penipuan dan Penggelapan uang senilai Rp.500 juta dengan terdakwa Salim Himawan Saputra.

“Informasi yang berhasil dikumpulkan, untuk meloloskan agar tidak ditanah, terdakwa Salim telah menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.200 juta kepada Panitera PN Surabaya,” kata Ketua Umum ORMAS KORAK, Parlindungan Sitorus, SH kepada wartawan.

Menurut Parlin, mengenai uang jaminan telah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ayat (1) menyebutkan uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.

“Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan,” jelasnya.

Lebih lanjut Parlin menerangkan, bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.

“Sepengetahuan kami, Salim tidak menerima bukti setor,”ungkap pria kelahiran Kota Medan ini.

Lebih jauh Parlin menilai, bahwa berdasarkan pengalaman pihak aparat penegak hukum terbukti sulit untuk melakukan pengawasan terhadap tersangka atau terdakwa tahanan kota. Dan ini terbukti, terdakwa Penipuan dan Penggelapan Salim Himawan Saputra kerap berpergian mengurus proyeknya yang berada di Kabupaten Nganjuk.

“Maksud dari penahanan di dalam kota yakni, yang ditahan tidak diizinkan meninggalkan kota dimana tersangka atau terdakwa berstatus tahanan. Artinya, terdakwa Salim Hakim tidak diperkenankan meninggalkan Kota Surabaya.Tapi faktanya minggu lalu, saya 2 kali bertemu Salim di Kota Nganjuk,” beber Parlin.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan, masih kata Parlin, senantiasa dituntut untuk bersikap netral (tidak memihak), mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, memelihara integritas demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Namun, kenetralan Hakim Dedi Fardiman saat menyidangkan perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Salim Himawan Saputra patut dipertanyakan.

Dalam tiap-tiap persidangan, sangat terlihat sekali Hakim Dedi Fardiman tidak netral. Aksi keberpihakan Hakim Dedi pada terdakwa Salim itu terlihat saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chalidah dan Ginanjar menghadirkan dua orang saksi, yakni Burhanuddin dan Thomas Ardianto.

Saat saksi Burhanuddin yang dihadirkan jaksa Chalidah dan Ginanjar memberi keterangan dalam persidangan, kerap dimentahkan Hakim Dedi. Bahkan, hakim Dedi terkadang membentak saksi dengan alasan pendengarannya mulai berkurang. Terkesan, Hakim Dedi terlihat mengarahkan saksi Burhanuddin untuk mementahkan dakwaan jaksa.

“Kalau memberikan kesaksian itu yang benar, bila tahu bilang tahu bila tidak bilang tidak, kalau lupa gak usah diingat ingat,” bentak Dedi Ferdiman kepada saksi saat persidangan diruang garuda, PN Surabaya.

Sontak, nada tinggi hakim Dedi membuat saksi Burhannuddin tidak fokus. Bahkan saksi Burhanuddin kerap lupa dan gagal fokus saat menjawab pertanyaan yang ditanyakan jaksa.

Saksi Burhanuddin  sempat lancar menjelaskan kronologis persitiwa perkara ini. Bahkan saksi berbaju kotak-kotak ini dengan gamblang mengatakan mengenal terdakwa Salim dan pernah disuruh untuk membuat faktur pajak. “Beliau mantan bos saya,”kata saksi Burhanuddin pada Hakim Dedi.

Selain itu, saksi Burhanuddin menjelaskan, peristiwa penipuan dan penggelapan itu menimpa Elizabeth, rekan bisnis bos saksi Burhanuddin, yakni Leny.

Saksi juga mengetahui, jika saksi korban  telah melakukan beberapa kali transfer ke rekening terdakwa untuk pembelian alat berat excavator merk Komatsu sebesar Rp 585 juta. “Saya juga pernah beberapa kali ikut mengantar Bu Elizabeth  transfer ke Bank,”sambung saksi.

Usai sidang, Jaksa Andi Ginanjar kepada wartawan mengatakan, keterangan saksi Burhanuddin telah membuktikan bahwa terdakwa Salim telah  melakukaan tindak pidana penipuan dengan mengajak kerjasama korban membeli mesin excavator dalam pembangunan proyek tol Solo-Kertosono.

“Sampai saat ini, terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjam. Korban dijanjikan keuntungan dan mengalami kerugian sebesar Rp 585 juta,” terang jaksa Andi Ginanjar, pekan lalu.

Untuk diketahui, Terdakwa Salim Himawan Saputra warga jalan Citandui No 4 Surabaya, dilaporkan Elizabeth Kaverya pada September 2016 karena tidak membeli alat berat excavator merk Komatsu sebesar Rp 500 juta, sesuai letter of intens (LOI) atas nama PT Guna Karya Pembangunan (perusahaan milik terdakwa) dengan China Road Bridge Coorporation (CRBC) dalam pekerjaan jalan tol Solo-Kertosono.

Uang Elizabeth Kaverya sebanyak Rp 500 juta itu dipakai terdakwa Salim Himawan Saputra untuk keperluan pribadi, bukan untuk membeli alat berat excavator seperti yang sudah direncanakan sebelumnya dengan disertai janji akan membagi keuntungan selama 2 tahun.

Namun, uang tersebut ternyata tidak dipakai untuk pembuatan membeli excavator, malah dipakai terdakwa Salim Himawan Saputra untuk keperluan lain diantaranya membiayai operasional pekerjaan jalan Tol Solo-Kertosono.

Kasus ini pun akhirnya dilaporkan Elizabeth ke Polisi. Salim ditetapkan tersangka dan ditahan. Penahanan itupun berlanjut dilakukan jaksa. Namun, Terdakwa Salim kembali menghirup udara bebas. Hakim Dedi Fardiman mengalihkan status tahanan terdakwa Salim menjadi tahanan kota.

Pengalihan status penahanan terdakwa Salim Himawan Saputra ini dirubah oleh ketua majelis hakim Dedi Fardiman setelah melihat rekam medis kesehatan terdakwa, dan istri terdakwa memberikan uang jaminan sebesar Rp 200 juta.

Pada hal, berdasarkan fakta selama ditahan di Rutan Medaeng, terdakwa Salim Himawan Saputra sehat seperti manusia biasa dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan, terdakwa kerap mendatangi PN Surabaya dan aktif pulang pergi mengurus proyeknya di Kabupaten Nganjuk.  Untuk itu ORMAS KORAK berjanji akan menyurati Ketua PN Surabaya agar memeriksa ulang kesehatan terdakwa Salim Himawan Saputra. (NUR)