Salim Himawan Saputra  saat mengikuti sidang sebagai terdakwa penipuan dan penggelapan uang Rp.500 juta

Salim Himawan Saputra saat mengikuti sidang sebagai terdakwa penipuan dan penggelapan uang Rp.500 juta

Surabaya, Pro Rakyat

Diduga terima suap, putusan hakim tunggal Dwi Purwadi sidang praperadilan perkara penetapan Leny Anggreini sebagai tersangka penipuan dan pengelapan oleh Polsek Gubeng keliru dan menyimpang. Pasalnya, Salim Himawan Saputra tak ingin Lenny Anggraeni lolos dari status tersangka. Sehingga Salim Himawan Saputra nekat melibatkan seorang pejabat di Mahmakah Agung untuk memenangkan Praperadilan tersebut. Hal tersebut terungkap, sehari sebelum putusan, Salim Himawan Saputra mengaku telah melobby seorang pejabat di Mahmakah Agung untuk menghubungi Hakim tunggal Dwi Purwadi.

Sehingga, sidang gugatan praperadilan yang dimohonkan Leny Anggreini atas status tersangka dugaan penipuan dan penggelapan yang ditetapkan oleh Polsek Gubeng berakhir kandas. Hakim tunggal Dwi Purwadi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak permohonan gugatan praperadilan tersebut, Kamis (21/12/2017).

Alasan hakim Dwi Purwadi menolak permohonan yang diajukan Leny Anggreini, karena dianggap sudah cukup bukti sehingga statusnya dinyatakan sebagai tersangka.

“Pemeriksaan termohon terkait dengan penetapan sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan menyatakan permohonan pemohon ditolak,” kata Hakim Dwi Purwadi saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Garuda PN Surabaya.

Hakim Dwi Purwadi memerintahkan, agar penyidik Polsek Gubeng sebagai termohon tetap melanjutkan proses hukum pemohon (Leny Anggreini).

“Memerintahkan kepada termohon (Polsek Gubeng) agar tetap melanjutkan proses hukum yang sudah berlaku sebagaimana telah menetapkan termohon sebelumnya sebagai tersangka,” tegas Hakim Purwadi.

Terpisah, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi (ORMAS KORAK) Parlindungan Sitorus,SH menilai Hakim Dwi Purwadi keliru dan menyimpang dalam memberikan pertimbangan hukum. Parlin, yang selalu memantau jalannya persidangan praperadilan tersebut menjelaskan, dalam pertimbangan hukum hakim Dwi Purwadi menyebutkan bahwa, penetapan sebagai tersangka atas laporan Salim Himawan Saputra sudah sesuai dengan prosedur dan menyatakan permohonan praperadilan pemohon ditolak.

“Fakta persidangan Laporan Polisi No.LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES SBY/SEK GBG tanggal 19 September 2017 dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas nama pelapor Valentina Yulianti Raharjo bukan Salim Himawan Saputra,” kata Ketua Umum ORMAS KORAK Parlindungan Sitorus,SH.

Menurut Parlin, ada dua laporan polisi yang dipersoalkan pemohon praperadilan. Yang pertama Laporan Polisi No. LPB/178/II/2017/UM/JATIM tanggal 07 Februari 2017 tuduhan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dengan pelapor Salim Himawan Saputra.

Kemudian yang kedua, Laporan Polisi No. LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES SBY/SEK GBG tanggal 19 September 2017 tuduhan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud 372 dan atau 378 KUHP dengan pelapor Valentina Yulianti Raharjo .

“Tapi faktanya saat membacakan putusan, pertimbangan hukum hakim Dwi Purwadi adalah laporan polisi Salim Himawan Saputra. Inikan jelas keliru dan menyimpang dari permohonan praperadilan,” tegas Parlin.

Permohonan praperadilan, lanjut parlin, adalah status tersangka atas laporan polisi dengan pelapor Valentina Yulianti Raharjo. Tapi saat membacakan putusan, pertimbangan hukum hakim Dwi Purwadi adalah laporan polisi Salim Himawan Saputra.

“Pada hal, laporan polisi Salim Himawan Saputra status Leny Anggreini masih saksi bukan tersangka. Artinya, hakim Dwi Purwadi saat memberikan putusan keliru dan menyimpang,” tegas parlin.

Yang dimohonkan praperadilan oleh kuasa hukum Leny Anggreini adalah penetapan tersangka oleh Penyidik  Polsek Gubeng atas Laporan Polisi No.LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES SBY/SEK GBG tanggal 19 September 2017 dengan pelapor Valentina Yulianti Raharjo dan bukan laporan polisi Salim Himawan Saputra.

Sementara, Salim Himawan Saputra melaporkan Leny Anggreini atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No. LPB/178/II/2017/UM/JATIM tanggal 07 Februari 2017. Dalam penyelidikan laporan polisi tersebut status Leni Anggreini masih saksi. (NUR)