img-20171218-wa001189084898

Surabaya, Pro Rakyat

Dwi Purwadi, hakim sidang praperadilan untuk perkara penetapan Lenny Anggraeni sebagai tersangka, menilai bahwa penetapan tersangka atas diri Lenny yang dilakukan penyidik polsek Gubeng bukan suatu tindakan kesewenang-wenangan. Sebab penyidik dan penuntut umum saat melakukan penyelidikan menggunakan praduga bersalah bukan praduga tak bersalah, Menurut, Dwi Purwadi dalam persidangan akan berusaha membuktikan adanya azas praduga tak bersalah.
Penegasan itu disampaikan Purwadi saat menjadi hakim tunggal dalam lanjutan sidang praperadilan atas penetapan konsultan pajal Lenny Anggraeni sebagai tersangka pada perkara penipuan dan penggelapan cek sebesar Rp 300 juta yang dilaporkan Valentina Yulianti Raharjo.
Dikatakan Purwadi, fungsi sidang praperadilan sebenarnya adalah untuk melawan pola penyidikan polisi, bukan masuk ke materi perkara.
“Penetapan tersangka hanya dibutuhkan dua alat bukti surat yang valid dan relevan saja, sedangkan urusan kredibel dan akurat. Itu nanti diuji dipersidangan. Sebab pada hekekatnya penyidik iti mewakili korban kejahatan atas nama negara.” kata hakim Purwadi. Senin (18/12/2017)
Ditambahkan hakim Purwadi, sesuai pasal 148 KUHAP, seseeorang ditetapkan jadi tersangka minimal dengan dua alat bukti yang sah. Stelah itu dia dipanggil sebagai saksi dulu, baru sah dijadikan tersangka.
“Penyidikan itu ada dasar hukumnya, seorang penyidik boleh melakukan serangkaian penyidikan ketika sudah ada surat perintah penyidikan, setelah terima surat perintah penyidikan harus dibuatka surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP,” tambahnya.
Sebelumnya, ahli pidana Universitas Bhayangkara Moha,ad Solahudin meyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Leny Anggraini terjadi akibat penyidik bertindak sewenang-wenang dalam proses dan prosedur penyidikan.
“Administrasinya keliru, hukum acara pidana ada dua hal yakni harus tertib proses dan tertib prosedur dan tidak boleh beryentangan dengan KUHAP maupin Peraraturan Kapolri (Perkap).” tukas ahli Solahudin menanggapi pertanyaan kuasa hukum pemohon atas apa yang terjadi apabila penyidik menetapkan status tersangka kepada Leny Anggraeni hanya berdasarkan SPDP dan belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dulu.

Sementara saksi Elizabeth menerangkan bahwa dirinya pernah diperiksa penyidik polsek Gubeng sebagai saksi atas pelaporan dari Falen istri dari Salim Himawan direktur PT Guna Karya Pembangunan karena menggelapakan bilyet giro (BG) sebesar Rp 300 juta.
“BG itu diberikan sendiri oleh Salim untuk bu Leny, dalam rangka pinjam atau hutang. Ibu Leny itu seorang akuntan keuangan,” terang saksi Elizabeth di persidangan.
Sedangkan saksi Rahcmat Hidayat, mantan pekerja di PT Guna Karya Pembangunan mengakui kalau dirinya pernah menerima uang gaji dari terlapor Leny Anggraeni, kendati dia adalah karyawannya Salim Himawan Saputra.
“Saya pernah terima uang gaji dari Ibu Leny, sebab, saat itu pak Salim masih sibuk dan belum bisa membayarkan gaji karyawan. Setau saya Ibu Leny itu Konsultan Pajak,” aku saksi Rachmat Hidayat.
Untuk diketahui, setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan uang senilai Rp. 500 Juta Leny Anggreini mengajukan permohonan Praperadilan Nomor : 55/PRAPER/2017/PN.SBY tanggal 30 November 2017.
Pengacara Leny, beranggapan, tuduhan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 500 Juta terhadap kliennya tidak berdasar. Mereka menilai pemanggilan kliennya sebagai tersangka sesuai surat panggilan Nomor : S.PGL/88/XI/2017/RESKRIM tanggal 23 Nopember 2017 yang tercantum 2 laporan polisi adalah tidak benar dan cacat hukum. Dengan alasan pihaknya hanya menerima SPDP untuk Laporan polisi nomor : LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES SBY?SEK GBG saja, sedangkan SPDP untuk laporan polisi Nomor : LPB/178/II/2017/JATIM tidak ada. (NUR)