Konsultan Pajak Leny Anggreini Ditetapkan Tersangka Penipuan (2)

Tersangka Penipuan Leny Anggreini

Tersangka Penipuan Leny Anggreini

Surabaya, Pro Rakyat

Dewan Pimpinan Pusat Komuntas Rakyat Anti Korupsi (DPP KORAK) menduga tersangka penipuan dan penggelapan Leny Anggreini warga perumahan mewah di Jl. Manyar Tirto Moyo II Surabaya diduga bekerja dalam satu jaringan mafia pajak. Pasalnya, nama Leny Anggreini tidak terdaftar sebagai konsultan pajak. Sementara, masyarakat luas mengetahui kesehari-harian Leny Anggreini berprofesi sebagai konsultan pajak.

“Terindikasi, Leny Anggreini tidak terdaftar sebagai konsultan pajak,” kata Ketua Umum DPP KORAK Parlindungan Sitorus,SH, kepada wartawan.

Parlin mengaku saat ini pihaknya sedang mendalami keterlibatan Leny Anggreini yang diduga terlibat dalam sidikat mafia pajak. “Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data keterlibatan Leny,” tegasnya.

Menurut Parlin, ada lima penyebab mengapa mafia pajak masih eksis. Pertama, kekuasaan besar. Lingkup kekuasaan DJP tidak hanya menetapkan pajak, tetapi juga mengadili sengketa pajak dalam proses keberatan, menyita aset wajib pajak (WP), memblokir rekening bank, menyidik tindak pidana pajak, minta pencekalan WP hingga menahan WP (penyanderaan).

Kedua, banyaknya hubungan kekerabatan antars esama karyawan di DJP. Ini tak lazim di institusi keuangan, karena kekerabatan mendorong persekongkolan, dan persekongkolan sulit dideteksi. Ketiga, lemahnya pengawasan internal di DJP. Kasus Gayus jadi bukti. Jangankan investigasi, DJP baru menskors Gayus setelah kasus mencuat di media massa. Padahal, sesuai Pasal 2 PP 4/1966 tentang pemberhentian sementara PNS, Gayus seharusnya diskors sejak jadi tersangka dalam kasus pertama saat dia pernah divonis bebas.

Keempat, rendahnya target pajak. Dalam RAPBN 2012 rasio pajak ditetapkan 12,72 persen dari PDB. Angka ini jauh di bawah rata-rata ASEAN yang berkisar 15-20 persen. Kelima, adanya wilayah abu-abu. Sesuai Pasal 23A UUD 1945, semua pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan UU. Namun, dalam UU Pajak, selain obyek pajak, yang bukan obyek pajak pun ditentukan.

“Asal tahu saja, transaksi di luar obyek dan non-obyek adalah wilayah abu-abu yang berpotensi jadi sumber korupsi. Apalagi, ada seloroh bahwa UU Pajak Indonesia merupakan UU perpajakan paling tipis di dunia,” ungkapnya. Hingga berita ini dimuat Leny Anggreini belum dapat dikonfrimasi, kediamannya terlihat tutup.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Polsek Gubeng telah menetapkan Leny Anggreini konsultan pajak tinggal di perumahan mewah Jl. Manyar Tirto Moyo II Surabaya sebagai tersangka penipuan dan penggelapan . Leny ditetapkan sebagai tersangka atasan Laporan Polisi Nomor : LP/240/B/IX/2017/JATIM/RESTABES-SBY/SEK-GBG tanggal 19 September 2017 atas tuduhan diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp.500 Juta. (tim/bersambung)