Tak Terima, LBH KORAK Berencana Adukan Hakim ke Komisi Yudisial (KY)

Surabaya, Pro Rakyat 

Hakim tunggal, Sarwedi, SH saat membacakan putusan praperadilan

Hakim tunggal, Sarwedi, SH saat membacakan putusan praperadilan

Hakim tunggal, Sarwedi, SH menolak Praperadilan dengan nomor perkara : 52/Pra.Per/2016/PN. Sby yang dimohonkan Anjarwati, seorang ibu rumah tangga, warga Jl. Dukuh Kupang Gg.17 Surabaya. Hakim menilai, berdasarkan pasal  82 huruf (d) KUHAP menyatakan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan dinyatakan gugur. Dalam putusannya,  Sarwedi,SH beralasan perkara pokok telah disidangkan. Pertimbangan Sarwedi, berdasarkan Surat Penetapan Sidang pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016.

“Menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Permohonan  Praperadilan nomor : 52/Pra.Per/2016/PN. Sby dinyatakan gugur,” kata Hakim tunggal, Sarwedi, SH saat membacakan putusan, Senin (05/12/2016).

Tak terima, atas putusan hakim, Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (LBH KORAK) selaku kuasa hukum Anjarwati, berencana akan mengadukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ke Komisi Yudisial. Rencana ini, disampaikan Direktur Eksekutif LBH KORAK, Ratno Tismoyo,SH kepada media usai sidang.

“Kamis (8/11), kami akan mengadu ke Komisi Yudisial karna kami menilai keputusan Hakim keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum,” kata Direktur Eksekutif LBH KORAK, Ratno Tismoyo,SH.

Menurut Retno, hakim tidak jeli dalam mengambil kesimpulan, yang mana dalam pertimbangannya, hakim mengatakan perkara pokok telah disidangkan berdasarkan Surat Penetapan Sidang pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016.

“Tanggal 23 Nopember  dan tanggal 30 Nopember 2016, hakim yang menyidangkan perkara pokok masih menetapkan jadwal sidang. Hakim belum menyidangkan terdakwa Abdul Muchid al Jebex bin Adelan, suami Anjarwati,” ungkap Ratno.

Dijelaskan Retno, berdasarkan fakta yang ada, perkara pokok dengan terdakwa Abdul Muchid al Jebex bin Adelan belum pernah diperiksa atau disidangkan. “Hakim masih menetapkan jadwal sidang, tapi belum memeriksa perkara pokok. Dakwaannya saja belum dibacakan,” tegas Ratno.

Masih menurut Ratno, dari awal indikasi untuk menggagalkan permohonan Praperadilan ini sudah sangat terlihat. Pasalnya, Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981.

“Permohonan Praperadilan ini, telah disampaikan pada tanggal 7 Nopember 2016 dan Relaas panggilan sidang baru diterima tanggal 14 Nopember 2016. Hakim menetapkan jadwal sidang dua minggu setelah relaas diterima yakni tanggal 25 Nopember 2016,” terangnya.

Sementara, lanjut dia, berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHAP yang mana telah ditentukan mekanisme acara pemeriksaan Praperadilan yang pada ayat (1) huruf (a) disebutkan,“Bahwa, setelah adanya permintaan, maka dalam waktu 3 (tiga) hari, Hakim yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan menetapkan hari sidang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan dari para pihak.

“Kesalahan, bukan terletak pada Pemohon, Hakimlah yang tidak taat kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf (a)  KUHAP. Karena itu kami akan mengadukan putusan hakim ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” jelas Ratno.

Untuk diketahui, dalam nota Kesimpulan Permohonan Praperadilan nomor : 52/Pra.Per/2016/PN. Sby yang dimohonkan Anjarwati, kuasa hukum Pemohon menilai Termohon dalam melakukan penangkapan tidak didukung dua alat bukti yang sah.

Dalam kesimpulan setebal 14 halaman tersebut, Pemohon menyampaikan, sesuai dengan Pasal 17 KUHAP mengatakan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang “DIDUGA KERAS” melakukan tindak pidana berdasarkan “BUKTI PERMULAAN “ yang cukup”.

Menurut Pemohon, hanya karena pengakuan atau keterangan dari satu orang TERSANGKA, Termohon belum memiliki dasar hukum untuk menangkap Abdul Muchid al Jebex bin Adelan. Karena Abdul Muchid al Jebex bin Adelan belum dapat dikategorikan sesorang yang “DIDUGA KERAS” melakukan tindak pidana tanpa didukung “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

Semestinya, sebelum melakukan Penangkapan, Termohon memeriksa Abdul Muchid al Jebex bin Adelan sebagai saksi dan mengumpulkan alat bukti seperti Tes urine. Menurut kuasa hukum Pemohon, satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis;red). Untuk mengungkap sebuah kasus, minimal dibutuhkan dua saksi. Bila saksinya hanya berjumlah satu orang maka pembuktian tidak akan sempurna, dan patut ditolak.

Namun, fakta persidangan Praperadilan, hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu pengakuan sesorang Tersangka Irwan Diswantoro, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Abdul Muchid al Jebex bin Adelan, tanpa didukung dua alat bukti lanjut, serta keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dan putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Penulis: slamet/ps