risma-utilitas

Wali Kota Risma (berkerudung hitam) saat memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (15/8/2016).

SURABAYA, Pro Rakyat –

Pemerintah Kota Surabaya menyoroti keberadaan proyek utilitas, dikarenakan masih marak pelanggaran pemasangan jaringan utilitas yang terjadi di kawasan pinggiran Surabaya, lantaran minimnya pengawasan dari Pemkot Surabaya. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan belum terbitnya peraturan daerah terkait pengaturan jaringan utilitas.

Hal tersebut tertuang dalam rapat paripurna penjelasan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, tentang Raperda Penyelenggaraan Utilitas, yang dihelat di ruang rapat utama DPRD Kota Surabaya, Senin (15/8). Karena hingga hari ini penataan jaringan utilitas belum ada, sehingga banyak jaringan yang tidak tertata rapi.

Dikatakan, untuk itu, sebagai upaya pengendalian dan penataan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan jaringan utilitas perlu adanya Raperda. Meskipun sudah ada peraturan sebelumnya yakni Perwali No 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas.

Wali Kota Risma berharap Raperda tersebut bisa menjadi acuan sekaligus payung hukum bagi Pemkot Surabaya, supaya bisa bersikap tegas dalam rangka menegakkan aturan pemasangan infrastruktur khususnya jaringan utilitas. Sehingga proyek pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas secara tidak tertib bisa dikenakan sanksi.

Penulis: Agunk – editor: edbrint