Sutadi_Gerindra

BF Sutadi

SURABAYA, Pro Rakyat –

Pernyataan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengundang reaksi sejumlah kalangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tak terkecuali anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr BF Sutadi SH MSi.

Bagaimana tidak, saat Mendikbud Muhadjir melempar wacana Full Day School, muncul pro dan kontra. Terakhir, Mendikbud Effendy memberikan pernyataan terkait sikap guru yang menghukum anak didiknya.

Dia menyatakan, tidak semua sanksi fisik dari guru yang diterapkan kepada siswa merupakan bentuk kekerasan anak di sekolah. Sanksi fisik dari guru dapat ditolerir dalam batasan tertentu sebagai bentuk didikan secara tegas jika anak tersebut sudah melampaui batas. Dan juga merupakan alternatif mendidik yang memperkuat mental anak ketika teguran masih juga tidak berdampak.

“Pendidik bukan hanya memberi curahan kasih sayang, untuk bentuk pribadi anak yang kuat dan tangguh juga tahan banting. Itu tidak bisa tanpa pendidikan yang keras,” ucap Mendikbud Effendy di kantor Kemendikbud, beberapa waktu lalu.

BF Sutadi sontak menolak tegas pernyataan tersebut. Dia menegaskan apapun alasannya kekerasan pada anak itu tidak dipebolehkan. Pasalnya, persoalan tersebut sudah diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Didefinisikan dulu yang dimaksud kekerasan yang wajar itu seperti apa, jadi tidak boleh bias, tidak boleh kewajaran menurut siapapun,” cetus Sutadi kepada Pro Rakyat, usai rapat fraksi, Jumat (12/8/2016).

Wakil rakyat yang juga Ketua Fraksi Gerindra ini, menambahkan supaya dikonkritkan dulu agar bahasa Undang-undangnya definisi operasionalnya jelas, yang dimaksud kewajaran dalam undang-undang itu apa.

“Pada prinsipnya kekerasan itu seperti apa, kan kekerasan tidak hanya berbentuk fisik saja, itu dijelaskan dahulu,” ungkapnya.

Selanjutnya, menurut anggota Komisi bidang pendidikan dan kesehatan ini, kekerasan pada anak akan berdampak secara psikologis, baik psikologis anak saat sekarang maupun di kemudian hari.

“Anak itu akan menjadi trauma, tidak mau sekolah kemudian dia menjadi minder, yang sebelumnya periang jadi pemurung, ini adalah bentuk-bentuk dampak kekerasan pada anak,” tandasnya

“Kita harus minta penjelasan dulu pada pak menteri, jadi saya harap pak menteri jangan bikin gaduh, ini habis gaduh soal full day school, sekarang soal mengijinkan kekerasan. Inikan namanya bikin gaduh, sebelum ekspose kepada publik tolong ada kajiannya dulu, jadi  jelas apa yang dimaksud, jangan hanya sekedar lempar untuk sounding,” terang Sutadi.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq