DPRD : DKP kurang maksimal dan tak miliki rencana bagus

pju

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Ir. H Sudirdjo, saat temu konstituen di wilayah Kecamatan Tegalsari.

SURABAYA, Pro Rakyat –

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah permasalahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), kini terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menjadi kritikan DPRD Surabaya. Pasalnya, masih banyak jalan dan fasilitas umum (Fasum) di Kota Pahlawan ini minim penerangan.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Ir. H Sudirdjo, mengungkapkan, ini terbukti masih rendahnya serapan anggaran hingga Agustus ini. Sesuai evaluasi APBD tahun 2016, sampai triwulan ketiga total serapan anggaran DKP baru mencapai 16 % dari jatah anggaran yang mencapai Rp 4 milyar. Padahal, tahun anggaran tersisa empat bulan lagi.

Sudirdjo ini menilai, kinerja DKP dalam tata kelola anggaran dan perencanaan program kegiatan kurang maksimal, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Ini menandakan bahwa DKP tidak memiliki perencanaan yang bagus,” kata Sudirdjo, Selasa (9/8/2016) lalu.

Dia mengungkapkan, banyak fasum dibiarkan gelap dan tidak dipasang PJU, seperti taman, dan pemakaman. Serta akses jalan di kawasan pinggiran Surabaya, seperti wilayah Semampir, Bogangin, dan Karangpilang. Pengadaan PJU di wilayah pinggiran, seharusnya menjadi prioritas DKP. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut.

“Daerah yang saya sebutkan tadi itu rawan kejahatan, seperti begal. Mestinya pemkot tanggap dengan kondisi tersebut,” tandasnya.

Terpisah, Kepala DKP Kota Surabaya, Chalid Bukhari, menjelaskan selain permasalahan terkait TPU yang sudah overload, pihaknya juga sudah melakukan pengadaan PJU di wilayah pinggiran Kota Surabaya, seperti di Kandangan, Kecamatan Benowo.

“Sebenarnya (PJU) kita sudah mulai. Kita lakukan secara perlahan,” tepis Chalid kepada media.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq