Jukir nakal menarik ongkos tak sesuai Perwali

tarif_parkir

Lahan parkir Taman Bungkul yang tak pernah sepi sepeda motor dan mobil untuk parkir.

SURABAYA, Pro Rakyat –

Penerapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan yang tertera di karcis. Ini adalah fenomena di lapangan yang terkesan tiada ujungnya. Justru, banyak juru parkir (jukir) yang mengabaikan Perwali No 35 Tahun 2015 tentang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Seperti yang diungkapkan Maria, warga Kecamatan Tegalsari ini, ketika singgah di Taman Bungkul. Ia disuruh bayar parkir sebesar Rp 2.000 untuk sekali parkir, bahkan pada Sabtu dan Minggu, dia harus mengeluarkan kocek hingga Rp 3.000.

“Parkir disini bayar Rp 2.000, belum lagi kalau Sabtu dan Minggu mas, bisa Rp 3.000 untuk sekali parkir,” keluhnya.

Padahal, sesuai Perwali penetapan tarif baru retribusi parkir motor di tepi jalan umum Rp 500, untuk tarif baru naik menjadi Rp 1.000. Sementara untuk tarif pengguna mobil, naik dari Rp 1.500 menjadi Rp 3.000.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Ir. H Sudirjo, merasa geram karena tidak adanya sanksi atau peneguran keras terhadap jukir yang menaikkan tarif parkir. Lontaran kritik kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya pun telah dilakukan. Namun lembaga ini seolah tutup mata. Cuek.

“Ini sudah pembiaran, bukan kelalaian lagi. Karena kan menyangkut pendapatan. Kalau ada pembiaran berarti ada permainan,” ujarnya saat diwawancarai seusai hearing dengan Dishub Kota Surabaya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pengadaan karcis parkir sebesar Rp 3 miliar yang terlalu besar. Sebab, karcis yang diberikan kepada pengguna parkir kendaraan bermotor justru tidak sesuai dengan karcis aslinya, malah karcis parkir jarang diberikan ke pengguna atau masyarakat.

Sudirdjo menegaskan, seharusnya Dishub Kota Surabaya melakukan fungsi kontrol dan penindakan jika ada penyimpangan yang dilakukan oknum jukir terkait tarif retribusi parkir. Padahal Dishub Kota Surabaya mengaku sudah memberikan pelatihan dan pembinaan jukir. Ironisnya, fakta di lapangan berbanding terbalik, khususnya menyangkut sikap dan tindakan para jukir.

“Padahal biaya penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir cukup besar yaitu Rp 4,8 miliar, namun serapanya baru 50% saja,” cetusnya.

Untuk diketahui, Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kota Surabaya 2016 untuk Dishub sebesar Rp 264,2 miliar. Namun, hingga sampai kini serapan anggaranya baru 36,48 % atau sebesar Rp 96,4 miliar.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq