Rio : Pemkot dan Dewan Wajib Berbenah

uptd-06

SURABAYA, Pro Rakyat –

Terkait uji coba sistem pembayaran pajak online di beberapa mall dan hotel di Surabaya, Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pajak online DPRD Surabaya sibuk melakoninya.

Kenyataannya, tidak semua IT yang di miliki sama dan menjadikan sistem online ini tidak dapak berjalan maksimal. Sistem ini muncul karena banyaknya oknum curang yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak setiap bulannya ke Pemkot sehingga mengakibatkan kerugian Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Pajak Online, Rio Pattiselano, mengatakan tidak semua IT mall dan hotel di Surabaya kompatibel dengan sistem pajak online. Hal tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam berbenah.

“Inilah kendala kami, karena tidak semuanya memiliki sistem yang baik”, keluhnya.

Yusron Sumartono, Kepala Dinas Pendapaatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) menjelaskan bahwa akan segera menyeragamkan IT di berbagai mall dan hotel agar semua dapat menggunakan sistem pembayaran pajak online dengan lancar.

“Berhubung rencana pembayaran pajak online mulai diterapkan tahun 2017, maka kami akan segera menyeragamkan sistem IT, sehingga bisa cepat beradaptasi,” tegasnya.

Diharapkan, dengan adanya sistem pajak online ini, tidak ada lagi kebocoran dari sektor pajak, sehingga PAD (pendapatan asli daerah) Kota Surabaya menjadi maksimal. Di Surabaya sendiri perolehan pajak tergolong berpotensi besar.

Sebut saja pajak yang dipungut dari 240 hotel di Surabaya. Belum lagi ada 1.400 restoran. Sehingga target pendapatan pajak Kota Surabaya dari sektor pajak restoran adalah Rp 300 miliar. Sedangkan dari sektor pajak hotel adalah sebesar Rp 220 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria, menilai ada beberapa poin yang harus ditambahkan dalam Raperda pajak online, diantaranya masalah sanksi, bank mana yang akan bekerja sama dengan pemerintah kota, sosialisasi dan permberlakuannya mulai kapan, reward yang diberikan dan pemeriksaan rutin IT.

“Pertama harus ada sanki yang diberikan jika tak taat pajak, bisa denda atau pencabutan usaha, bahkan pidana, pasal berapa itu. Kedua, reward bagi yang pembayarannya real time, tepat waktu. Ketiga terkait bank, bank mana yang akan diajak kerjasama. Sosialisasi perda kapan ditetapkan dan waktu pemberlakuannya. Harus ada tindak waspada terhadap oknum yang melakukan kecurangan pada sistemnya”, paparnya.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq