bir-ok

ilustrasi

SURABAYA, Pro Rakyat –

Penolakan perda Mihol oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang disertai dengan revisi, tersurat dalam dokumen bernomor 188/12165/013/2016 itu disebutkan, perda larangan peredaran mihol bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yakni Undang-Undang Nomor 74 tahun 2014 tentang perdagangan. Dan akibat dari penolakan itu, DPRD Surabaya bakal melakukan upaya banding.

Achmad Zakaria anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, upaya banding sudah diatur dalam Undang-undang No 23/2014.

“Tapi memang, aturan teknisnya belum ada,” sahutnya.

Kabag Hukum Pemkot Surabaya, Ira Turselowati, menjelaskan telah menerima surat penolakan perda mihol dari Pemprop Jatim. Didalamnya disebutkan agar raperda larangan peredaran mihol direvisi. Selanjutnya, draf perda tersebut akan dikembalikan ke pansus mihol DPRD Kota Surabaya.

“Kalau pansus bersikukuh dengan isi perda, kemungkinan akan ditolak lagi,” ujar Ira.

Sementara itu, aparat gabungan berhasil mengamankan ribuan minuman beralkohol (mihol) dalam berbagai jenis dan golongan.

Razia yang dilakukan selama sepekan sejak 1-6 Agustus ini, merupakan gabungan dari Satuan Sabhara, Satpol PP, dan Gartap III. Selain ribuan mihol, juga 17 tersangka yang diamankan dari 14 kedai dan cafe.

“Dari 17 orang tersangka, diantaranya akan disidang pada tanggal 9 dan 11 Agustus 2016. Mereka melanggar pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 dan 2 Perda Pemerintah Kota Surabaya tahun 2010,” jelas Kompol Lily Djafar dalam rilis di Mapolrestabes Surabaya, Senin (8/8/2016).

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq