Edi Rachmat : Saya Bilang Percuma

edi-dpr

R Edi Rachmat SE MM

SURABAYA, Pro Rakyat –

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, R Edi Rachmat SE MM, mengatakan meski judulnya disetujui pelarangan tetapi ada pengecualian, sesuai yang tersurat dalam dokumen bernomor 188/12165/013/2016 penolakan perda mihol oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur itu disebutkan, perda larangan peredaran mihol berlawanan dengan peraturan di atasnya. Yakni Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Padahal Perpres tersebut sudah digugurkan oleh MK.

“Jadi kalau DPRD dan Pemkot setuju dengan pelarangan, mengapa gubernur tidak menerima atau menolaknya,” cetusnya.

Menurut Edi, Gubernur Jawa Timur harus belajar ke Pemerintah Jawa Barat, di Sukabumi perda sudah selesai dan gubernur menyetujui serta tidak melanggar aturan. Hingga sampai kini, pihaknya belum mengetahui upaya apa yang akan dilakukan terkait penolakan perda mihol.

“Saya belum tahu jenis upaya apa, kalau kemarin saya mendengar ada banding, juknisnya saya belum tahu, saya masih mempelajari dan berkoordinasi dgn pemerintah Pusat,” ujar Edi.

Selanjutnya, Edi menjelaskan, kalau draf dikembalikan artinya sekarang ini gubernur hanya menolak atau menerima, kalau misalnya ditolak dengan alasan pada konsideran diatasnya. Apakah nanti dianjurkan diulang kembali atau dibahas kembali, menurutnya percuma.

“Karena Surabaya sudah tidak mau lagi ada mihol, kan sudah saya bilang percuma,” tegasnya.

Sementara, mantan anggota pansus perda mihol ini menambahkan, bahwa hingga hari ini DPRD Kota Surabaya lagi berupaya semaksimal mungkin, mencari dan bagaimana mekanisme tentang penolakan gubernur tersebut, pihaknya masih berkoordinasi dengan depdagri dan sampai detik ini belum ada jawaban.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq