hotel_marvel

SURABAYA, Pro Rakyat –

Perubahan fungsi Jalan Upajiwa menjadi superblock beserta pembangunan basement lahan parkir dibawahnya, sedang diatasnya terdapat Jembatan Penyeberangan Orang  (JPO) masih menyisakan tanda tanya sampai saat ini. Hingga menjadi polemik yang tak berkesudahan di Gedung Dewan Yos Sudarso Surabaya.

Beberapa anggota Komisi C DPRD Surabaya mendorong terbentuknya pansus hak angket terkait pelanggaran hukum yang dilakukan Marvell City. Apalagi, masalah sengketa penguasaan lahan antara PT Assa Land selaku pengembang Marvell City dengan Pemerintah Kota Surabaya belum ada tindakan.

“Kami mendesak segera dibentuk pansus hak angket,” tegas anggota Komisi C, Sukadar, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Parlindungan Sitorus SH, menegaskan, bahwa tawaran sewa kepada pihak yang selama ini menguasai, bahkan menggunakan sebagian lahan telah melukai hati rakyat Surabaya.

“Langkah itu mencederai hukum. Pemkot kok menawarkan sewa, sudah tahu melanggar hukum. Tempuh jalur hukum dong, jangan menyakiti hati rakyat Surabaya dengan memberikan sewa,” tegasnya.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq