Miras-alkohol-jp

Minuman beralkohol berbagai merk yang dipajang pada sebuah supermarket. (sumber: jawapos.com)

SURABAYA, Pro Rakyat –

DPRD Kota Surabaya menganggap Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih setengah hati terkait Raperda Pelarangan Minuman beralkohol (mihol) yang diajukan Pemkot Surabaya. Meski setuju dengan perda tersebut, tetapi masih ada catatan agar perda tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.

Sementara, anggotan dewan menunggu keputusan menolak atau menerima. Anggota Komisi B, Achmad Zakaria, menyampaikan, jika mihol diperbolehkan dengan ijin wali kota, itu sama saja sikap Pemprov Jatim sebagai langkah kemunduran dan melempar tanggung jawab.

“Harusnya tegas, ditolak atau tidak,” cetus mantan anggota pansus perda mihol ini.

Zakaria menilai sikap pemprov mencederai ormas-ormas yang menginginkan Surabaya bebas mihol sepenuhnya.

Seperti Komunitas Masyarakat Anti Oplosan (KOMA) yang mendukung upaya Pemprov Jatim tentang pelarangan peredaran oplosan yang banyak merenggut nyawa di Surabaya. KOMA adalah komunitas masyarakat yang berasal dari unsur kalangan mahasiswa, akademisi dan aktivis kesehatan.

“Beberapa waktu lalu, Gubernur Soekarwo minta Surabaya memasukkan pasal pelarangan minuman oplosan, ini tentu langkah yang harus didukung,” ujar Ketua KOMA, Rudhy.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq