SURABAYA, Pro Rakyat –

rukyat

Ruyat Rahmawan selalu getol mencermati pelayanan publik di Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya sudah membentuk Pansus Perda Pajak Online. Keputusan ini disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Surabaya yang dihadiri Wali Kota Tri Rismaharini, Senin (1/8/2016).

Sebab perda ini menjadi payung hukum Pemkot Surabaya yang siap menerapkan pembayaran pajak dalam jaringan (daring) atau online mulai 2017. Seperti yang terungkap dalam sidang paripurna delapan fraksi di DPRD Surabaya sepakat soal perlunya menerapkan pembayaran pajak secara online.

Wakil Ketua DPRD Surabaya H Dharmawan SH,  menegaskan, jika penerapan pajak online lebih cepat dilakukan, hal itu akan lebih baik. Sebab, perda ini sebagai instrumen bagi pemkot untuk bisa mengatasi kebocoran.

“Masak mau pajak bocor terus. Harus dilakukan upaya untuk menanggulangi kebocoran. Salah satunya dengan pajak online,” imbuhnya.

Potensi perolehan pajak di Surabaya tergolong besar. Dilihat dari banyaknya hotel di Surabaya sebanyak 240, belum pungutan pajak dari restoran sebanyak 1.400 restoran yang ada di Surabaya. Ini membuat target pendapatan pajak dari sektor pajak restoran di Kota Surabaya adalah Rp 300 miliar, dan dari sektor pajak hotel sebesar Rp 220 miliar.

Terpisah, Ruyat Rahmawan aktivis Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Kota Surabaya saat dihubungi menjelaskan, pembayaran pajak sistim online ini harus dipersiapkan secara matang dan berintegritas.

“Pembayaran sistem online harus bisa memudahkan bukan malah menyulitkan wajib pajak, dan yang kedua meminimalisir kecurangan bukan malah memperlebar kebocoran pajak,” tegas Rukyat.

Penulis: Agunk – editor: eddybrintiq