ft10-zuhri

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya,  H Syaifuddin Zuhri, SSos.

SURABAYA, Pro Rakyat –

Masalah sengketa kepemilikan lahan Upajiwa antara Marvel City dengan Pemerintah Kota Surabaya menggantung. Padahal sebenarnya pemanfaatan tanah itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tetapi Pemkot Surabaya terkesan enggan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos, ketika ada pelanggaran penyalahgunaan ijin operasional yang telah diberikan Pemkot Surabaya, dan merujuk pada pemerintah yang tegas bukan hanya Pemkot Surabaya yang membuat kesalahan, tetapi kesalahan ada pada kedua belah pihak.

“Kita memberikan sebuah ruang untuk melakukan sebuah langkah-langkah terbaik bagi kedua belah pihak, nah hanya itu tujuan saya,” ucap Zuhri kepada media, Senin (1/8/2016).

Ditambahkan, ketika tidak diberikan ijin apakah harus didiamkan, karena hal tersebut merupakan hak publik dan pemerintah tidak bisa melakukan itu. Maka harus dicarikan solusi terbaik dan tidak melanggar pada sisi aturan.

Lebih jauh Zuhri mengungkapkan, bagaimana menyelesaikan problem yang kesalahannya ada di kedua belah pihak. Padahal pembangunan yang dilakukan PT Assa Land selaku pengembang Marvel City merupakan salah satu investasi anak bangsa. Mengapa Pemkot Surabaya  tidak melakukan peneguran diawal, hingga terjadilah operasional Marvel City.

“Dari rangkaian itukan kesalahan kedua belah pihak, salah satu mokong (Marvel City, red.) sedang yang satu sisi (Pemkot Surabaya, red) tidak melakukan fungsi tugasnya,” jelasnya.

Penulis: Agunk – Editor: eddybrintiq